1Pena.id - Pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan publik akibat sejumlah kebijakan kontroversial.
Beberapa kebijakan yang mendapat kritik antara lain program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terburu-buru tanpa kajian mendalam, kenaikan PPN menjadi 12%, pembentukan kabinet gemuk yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran, hingga kinerja ekonomi nasional yang buruk pada kuartal I tahun 2025.
Selain itu, pengesahan Revisi UU TNI yang memperluas peran militer dalam pemerintahan serta rencana kerja sama dengan CEO Microsoft Bill Gates untuk uji coba vaksin TBC di Indonesia, turut memperbesar gelombang kritik dari masyarakat.
Akumulasi kebijakan tersebut telah memicu gelombang aksi massa bertajuk Indonesia Gelap Jilid I dan II serta berbagai kampanye tagar di media sosial seperti #KaburAjaDulu, #IndonesiaCemas, dan #IndonesiaGelap, yang mencerminkan meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ajakan untuk Objektif dan Tidak Terprovokasi
Menanggapi situasi ini, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Jhon Tuba Helan, S.H., M.H. mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan secara objektif, baik dari sisi negatif maupun positifnya.
"Para pemimpin terpilih punya visi misi. Jika mereka sudah mengeluarkan kebijakan, kita berhak memberi masukan dan mengkritisi, tetapi tetap harus menjalankan kebijakan itu agar tidak terjadi kegaduhan. Setiap kebijakan pasti punya segi plus dan minus. Kita kritik segi minusnya agar diperbaiki, dan kita dukung segi plusnya," ujar Jhon.
Mantan dosen ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi alat provokasi dan mobilisasi politik untuk menolak kebijakan tanpa dasar yang jelas.
"Rakyat adalah yang utama dalam negara. Namun, demokrasi tidak akan berjalan baik jika rakyatnya belum cerdas dan sejahtera. Banyak dari kita yang masih miskin dan buta huruf, sehingga mudah dimanfaatkan elite politik. Padahal, pemerintah mengeluarkan kebijakan pasti sudah melalui kajian dengan tujuan memberi manfaat bagi rakyat," tambahnya.
Pro dan Kontra adalah Hal Wajar
Di akhir wawancara, Dr. Jhon menyampaikan bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
"Setelah pemimpin terpilih melalui hajatan demokrasi, maka program dan kebijakan pemerintah harus didukung semua elemen masyarakat. Perbedaan itu pasti ada, tapi kita harus mengikuti suara mayoritas demi kelancaran pengelolaan negara. Evaluasi bisa dilakukan setelah periode pemerintahan selesai," tutupnya.
(Khnza)
Posting Komentar