1pena.id, Sumba Timur – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sepakat membangun Integrated Shrimp Farming atau tambak udang terintegrasi hulu–hilir di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek strategis ini akan memanfaatkan lahan seluas 2.085 hektare, yang berasal dari bekas HGU PT Ade Agro Industri serta tanah milik Pemda Sumba Timur sesuai MoU pinjam pakai lahan dan perjanjian pelepasan hak HGU.
Berdasarkan desain dari Kementerian KKP, lahan tersebut akan digunakan untuk kawasan industri pendukung (60 Ha), IPAL kawasan (60 Ha), fasilitas kawasan dan penghijauan (410 Ha), jaringan intake (62 Ha), tandon (46 Ha), serta kawasan budidaya (723 Ha).
Kepala Dinas Perikanan Sumba Timur, Markus Windi, S.I.P., M.Si., menegaskan bahwa KKP bersama Pemkab Sumba Timur serius mendorong pembangunan tambak udang tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan progres dokumen pendukung kegiatan dan penetapan pemenang tender fisik pembangunan.
“Pengembangan budidaya udang ini diharapkan mampu meningkatkan produksi udang nasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat industri perikanan kawasan timur, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ungkap Markus.
Sementara itu, Kepala Desa Palakahembi, Arif Ndilu Maramba Djawa, yang juga tokoh masyarakat setempat, menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menekankan pentingnya komitmen penggunaan tenaga kerja lokal sesuai kesepakatan awal.
“Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program ini, apalagi telah disepakati bahwa 70 persen tenaga kerja akan berasal dari masyarakat lokal. Hal ini membuka harapan bagi anak-anak kami yang sudah menyelesaikan studi namun belum memperoleh pekerjaan. Kami berharap semua pihak tetap berpegang teguh pada kesepakatan ini,” ujar Arif.
Lebih lanjut, Arif optimistis kehadiran tambak udang akan mendongkrak pendapatan daerah sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Namun ia mengingatkan agar komunikasi antara badan usaha dan warga terus dijaga.
“Lahan di sekitar lokasi ini juga merupakan tempat beternak warga lokal. Maka dari itu, komunikasi yang baik harus dibangun agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” pungkasnya.
Pwarta: Khanza Haryati | Editor: WS
Posting Komentar